Palestina negara Muslim

Pimpinan Hamas Ismail Haniyah mengungkapkan penghormatannya yang besar terhadap pengorbanan dan ketabahan warga Jalur Gaza dalam menghadapi kekejaman pasukan Zionis Israel.
haniyah
Ismail Haniyah

Ia menegaskan bahwa darah rakyat Palestina yang telah ditumpahkan oleh “para penjahat” tidak akan sia-sia.

“Darah ini, penderitaan ini, akan membawa rakyat Palestina dan umat Muslim Arab keluar dari situasi sekarang ini dan akan menjadi titik balik ke ufuk atau cakrawala baru bagi kebebasan dan kemuliaan kita,” kata Haniyah dalam siaran di televisi satelit al-Aqsa,stasiun televisi yang berafiliasi ke Hamas.

Haniyah menyebut ketangguhan dan ketabahan rakyat Gaza kali menjadi catatan sejarah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Rakyat Gaza masih berdiri tegak di tengah bencana kejahatan yang menimpa mereka. Itu semua, tukas Haniya, karena Allah menghendaki rakyat Gaza untuk tetap melakukan perlawanan atas genosida yang dilakukan rezim zionis Israel.

Haniya mengutip sebuah ayat suci al-Quran dan mengingatkan bahwa rakyat Gaza pada akhirnya akan mendapatkan kembali kebebasan dan kemuliaannya. Ia menganalogikan situasi di Gaza sekarang dengan kehidupan Rasulullah Muhammad saw di masa-masa awal dakwah Islam, di mana pihak kafir Qurays yang memeranginya.

“Jika Allah bersama kita, kita tak perlu takut. Israel tidak lebih besar dan lebih kuat dari Allah swt,” tukas Haniyah.

Ia juga mengatakan bahwa Israel melakukan pembataian massal di Gaza dengan tujuan mempermalukan dan merendahkan rakyat Gaza, agar rakyat Gaza menyerah. Haniyah memberi semangat bahwa Israel tidak akan pernah berhasil merendahkan rakyat Gaza.

“Ingatlah saudara-saudariku, kemenangan akan datang bersama kesabaran. Setelah kesulitan akan datang kemudahan,” kata Haniyah mengutip salah satu ayat al-Quran.

Darah yang sedemikan banyak tertumpah, sambung Haniyah, akan menjadi kutukan abadi yang akan menghantui kehidupan “para kriminal” ini kemanapun mereka pergi.

Sementara itu, Haniyah menjelaskan bahwa Hamas melakukan perlawanan atas pembantaian Israel di Gaza dengan dua cara. Pertama, dengan cara diplomasi. Hamas melakukan kontak-kontak yang positif dengan berbagai pihak yang benar-benar ingin menghentikan pembantaian Israel di Jalur Gaza.

Kedua, tetap kuat dan tabah dalam menghadapi agresi Israel. Dalam hal ini, Haniyah memuji para pejuang Palestina di Gaza yang telah menunjukkan sikap heroiknya. Ia menegaskan bahwa rakyat Gaza akan terus melakukan perlawanan sampai meraih kemenangan.

“Gaza tidak akan jatuh. Gaza tidak akan jatuh. Gaza tidak akan jatuh,” tandas Haniyah.

Ismail Haniyah adalah salah seorang pimpinan Hamas yang pernah menjadi perdana menteri Palestina setelah Hamas memenangkan pemilu di Palestina. Lewat konspirasi dengan AS, Presiden Palestina Mahmud Abbas memecat Haniyah secara sepihak dari jabatan perdana menteri yang membuat pertikaian Hamas-Fatah makin meruncing. (ln/pic)


Siapakah mereka? Bagaimana mereka mengisi hari-harinya?.Lidah mereka tak lepas dari lantunan ayat suci Al-Quran yang ada dalam dada mereka, zikir, tasbih, dan doa juga selalu membasahi lidah mereka. 48 jam berada di dalam parit yang luasnya tidak lebih dari 2 m2 dengan bekal air dan korma. Yang ada pada diri mereka adalah JIHAD….menang…atau mati syahid.

Mereka adalah satuan khusus Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah (Hamas). Pasukan yang sejak lama disiapkan dan sangat terlatih. Seluruh anggota pasukan khusus ini dapat menggunakan berbagai senjata yang biasa digunakan oleh tentara teroris Israel. Mereka ditempatkan di garis depan yang memiliki tugas khusus menghadang dan langsung merangsek ke barisan musuh.

Mereka menempatkan diri beberapa hari di dalam parit-parit untuk menyambut kedatangan pasukan teroris Israel ke pusat Gaza. Operasi ini sudah di mulai sejak awal serangan darat Israel pada tanggal 3 januari 2009 lalu hingga saat ini.

Abu Mu’adz, salah seorang pimpinan teras atas Brigade Al-Qassam dan juga sebagai pelatih pasukan khusus ini mengatakan : “Secara tidak berlebihan, saya ingin menegaskan bahwa pasukan khusus ini sangat menikmati operasi ini. Mereka memiliki kebulatan tekad, kesabaran yang tinggi, keyakinan yang kuat, mental yang sangat tegar”.

Abu Mu’adz juga menambahkan bahwa sebagai besar anggota pasukan khusus ‘hantu pencari mati’ ini hafal Al-Quran 30 juz dan selebihnya mereka hafal lebih dari setengah Al-Quran. Seperti halnya 70 sahabat Rasulullah SAW yang hafal Al-Quran dan syahid dalam perang Yamamah.

Pasukan ini sudah terlatih sejak lama. Mereka sengaja disiapkan untuk melakukan perang terbuka melawan tentara Agresor Israel dan melakukan penyergapan yang terorganisir dengan rapi terhadap tentara zionis Israel. Sebelumnya Al-Syahid Mahmud Al-Rifiy, salah seorang pasukan ini, telah menghantam pasukan khusus tentara Agresor Zionis yang telah memasuki wilayah tersebut. Dia berhasil meledakkan beberapa bom yang menewaskan dan melukai beberapa tentara musuh. Yang Kemudian dia syahid diberondong oleh helikopter Apache milik tentara Zionis. Baca Selengkapnya...

Kontroversi UU BHP (Mahalnya Biaya Bisa Menurunkan Kualitas Pendidikan)

Pro-kontra soal pengesahan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan masih terus
berlangsung hingga Kamis (18/12). Persoalan pendanaan pendidikan tetap menjadi kekhawatiran utama
karena akan muncul persaingan di antara perguruan tinggi sehingga dana pemerintah akan semakin sulit
didapat.
Sementara itu, perguruan tinggi swasta mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada lembaga
pendidikan swasta. Sementara, pemberlakuan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP)
yang mengatur hingga ke tata organisasi dinilai berpotensi mengkooptasi kegiatan akademis di kampus.
Demikian antara lain pendapat yang terjaring pada Kamis (18/12) dari berbagai lembaga pendidikan
tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah.
Muchlis Luddin, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta dalam diskusi panel ”Otonomi
Kampus dan Peluang Perbaikan Bangsa” yang diadakan Lembaga Pengkajian dan Pengabdian
Masyarakat Demokratis (LPPMD) Universitas Padjadjaran di Bandung menegaskan, UU BHP pada
implementasinya memicu persaingan tinggi di antara lembaga pendidikan. Akibatnya, dana hibah dari
pemerintah akan kian sulit didapat. ”Kampus tidak lagi jadi benteng peradaban. Padahal, lewat lembaga
pendidikan lah peradaban dan nasib bangsa ini ke depan dipertaruhkan,” ungkap Muchlis. Jadi, tidak
mungkin campur tangan pemerintah dapat dihilangkan sepenuhnya.
Wakil Ketua Majelis Wali Amanah ITB Rizal Tamin mengungkapkan kekhawatiran serupa. Sementara
Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan khawatir mutu pendidikan merosot seiring
meningkatnya biaya pendidikan.
Undang-undang tersebut juga berpengaruh pada kualitas hubungan murid-guru seperti dicetuskan Ketua
III Majelis Luhur Taman Siswa Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Wuryadi di
Yogyakarta yang juga Ketua Dewan Pendidikan DIY. Hubungan itu, katanya, nantinya tereduksi menjadi
hubungan konsumen dan penyedia jasa belaka. Sekarang Taman Siswa menyiapkan materi judicial
review untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menilai dalam UU BHP ini, untuk
PTS atau lembaga pendidikan swasta, pemerintah belum memberi bantuan dana yang proporsional
padahal tidak semua lembaga pendidikan formal swasta itu kuat secara finansial.
Heri Akhmadi, Ketua Panitia Kerja RUU BHP Komisi X DPR, mengatakan, penolakan terhadap BHP itu
dinilai akibat belum dipahaminya semangat dan substansi pasal demi pasal UU BHP.
Heri menjelaskan, jika mengacu pada UU BHP seharusnya biaya semakin murah, karena ada batasan
pungutan kepada masyarakat yaitu paling banyak sekitar 33 persen biaya operasional.
Persetujuan juga datang dari Rektor Universitas Indonesia Prof Dr Gumilar Rusliwa Somantri. "Dengan
ini sebuah perguruan tinggi justru akan menjadi mandiri mencari sumber dana dan tak hanya
mengandalkan subsidi pemerintah," jelasnya.
Menurutnya, sejalan dengan munculnya tren kewiraswastaan di dunia perguruan tinggi, sejauh hasilnya
untuk peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian, hal itu tak dapat disebut sebagai komersialisasi
pendidikan tinggi.(sumber kompas) Baca Selengkapnya...

Pemilihan Gubernur Jatim antara KAJI Vs Karsa "Mengkacaukan"

Pemilihan gubernur Jawa Timur putaran kedua merupakan ajang pertarungan antara Sukarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) lawan Khofifah Indar Parawansa-Mujiono (KaJi). Menurut hasil rekapitulasi penghitungan suara KarSa memperoleh 7.729.944 suara dan KaJi 7.669.721 suara. Sampai Rabu siang belum ada ketetapan dari KPU Jawa Timur mengenai hasil pemilihan gubernur Jawa Timur. Menurut UU hasil resmi pemilihan baru bisa diumumkan setelah tiga hari. Sementara itu pihak KaJi memprotes. Ikutilah keterangan Tri Martha Herawati, reporter Suara Surabaya kepada Radio Nederland Wereldomroep.

Tri Martha Herawati[TMH]: Saya mewawancarai ibu Khofifah Indar Parawansa, calon Pemilu240.jpggubernur, Kaji, yang dari perhitungan suara KPU kemarin kalah suara. Ia menyatakan tim pengacaranya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini berkaitan dengan perhitungan suara, ia mensinyalir ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di beberapa kabupaten kota.

Misalnya dia mencontohkan di Pamekasan dan Sumenep. Seharusnya dia mendapatkan suara lebih dari yang sekarang dan itu tidak terjadi. Dia menemukan beberapa fakta misalnya ada sebuah TPS di sebuah desa di Sumenep, ada yang anggota KPPS-nya itu membuka kotak suara sesudah dilakukan perhitungan. Menurut KPPS-nya pembukaan kotak suara ini dilakukan untuk memperbaiki berita acara.

Aroma kecurangan
Ini yang disinyalir Tim KaJi, ada kecurangan-kecurangan yang terjadi sehingga berpengaruh pada perolehan suara mereka pada pilgub putaran kedua. Ada beberapa juga yang terjadi di Madura menurut Tim pemenang Kaji, ada beberapa TPS yang nol suaranya untuk KaJi. Menurut mereka, ini tidak mungkin sehingga aroma kecurangan menurut mereka sangat kuat tercium di Madura.

Di dua kabupaten ini Sumenep dan Pamekasan inilah yang menurut KaJi, banyak terjadi kecurangan sehingga bukti-bukti yang mereka kumpulkan ini akan menjadi bahan untuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi, mempertimbangkan sengketa pilgub yang mereka ajukan besok.

Radio Nederland Wereldomroep[RNW]: Apakah kelompok lawannya, KarSa, itu sudah mengklaim kemenangan atau bagaimana?

TMH: Dari hasil penghitungan suara kemarin, memang mereka mendapatkan 50,2% suara. Sementara hasil penghitungan untuk KaJi ada 49,8 jadi ada selisih suara sekitar enam puluh ribu. Dari segmen-segmen yang disampaikan Sukarwo, calon gubernur dari pasangan KarSa menyatakan keunggulan yang ada dari hasil perhitungan suara di KPU ini adalah pilihan dari masyarakat Jawa Timur.

Meskipun ia merasa bahwa memang semua masih harus menahan diri dulu karena sampai sekarang KPU juga belum membuat ketetapan tentang siapa pihak yang menjadi pemenang atau menjadi gubernur pada 2008-2013 di Jawa Timur. Jadi pihak KarSa sendiri masih menunggu proses-proses yang akan berlangsung yaitu gugatan dari pihak KaJi. Sesudah benar-benar ada ketetapan dari KPU baru mereka akan mengklaim bahwa mereka pemenang dalam pemilu putaran kedua.

RNW: Apakah ada banyak prosenstase golong putih?

Angka golput
TMH: Golput ada sekitar 45% ya, ini angka yang cukup besar dan bahkan ini ada peningkatan dibandingkan pilgub putaran pertama. Jadi kalau pilgub putaran pertama itu angka golput sekitar 38%. Kalau dari hasil analisis KPU ada beberapa faktor memang yang buat angka golput pada putaran kedua ini meningkat.

Diantaranya karena yang pertama proses pilgub putaran yang kedua ini, singkat sekali untuk persiapan-persiapannya dan ini bisa dilihat dari banyaknya kartu pemilih yang tidak sampai pada pemilih. Bahkan pada hari H pilgub putaran kedua.

Alasan lain bisa jadi karena masyarakat yang golput ini merasa tidak punya pilihan, sesudah calon-calon gubernur sebelumnya tiga yang lain sudah tidak bisa mengikuti putaran kedua. Jadi ini adalah para pendukung dari tiga calon sebelumnya yang gagal, lolos masuk ke putaran kedua.

Analisis berikutnya angka golput ini juga disumbang oleh para TKI dari Jawa Timur yang sebenarnya mereka terdata sebagai pemilih.

RNW: Maksudnya warga asal Jawa Timur yang tinggal di luar negeri begitu?

TMH: Atau tinggal di luar Jawa Timur. Mereka tidak bisa memberikan suaranya pada pilgub.

TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim sukses Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono menolak tanda tangan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur. Penghitungan Komisi ini menyebutkan, pada pemilihan Gubernur dan Waklil Gubernur Kawa Timur, suara terbanyak diperoleh pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf.

Alasan kubu Khofifah tak mau meneken, menurut Muhammad Misrdasy selaku tim sukses, beberapa kota dan kabupaten ada dugaan penggelembungan suara. Ia mencontohkan di Kabupaten Bangkalan. "Ada tempat pemungutan suara, pasangan Kohfifah-Mudjiono nol. Ini sangat aneh," kata Muhammad Mirdasy, tim sukses Khofifah-Mudjiono.

Di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, Madura, kata dia, berdasarkan keterangan saksi panitia pemungutan suara setempat tidak menggunakan formulir asli dari KPU. "Yang dipakai adalah formulir bikinan sendiri. Ini melanggar ketentuan," ungkap Mirdasy berapi-api. "Kami akan mendaftarkan sebagai sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi," katanya. "Kami meminta pemilihan ulang di wilayah Madura."

Dari rekapitulasi KPU, beberapa wilayah di Madura memang dimenangkan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf. Seperti Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dari kubu Soekarwo-Syaifullah Yusuf, Ahmad Rubai, mengatakan penghitungan KPU hampir sama dengan hasil penghitungan timnya. "Pasangan kami unggul di 22 kabupaten, tapi nilainya lebih tinggi 300 suara ketimbang penghitungan KPU," katanya.



Semua pihak harus menghormati hasil penghitungan suara pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Timur yang diumumkan Komisi pemilihan Umum provinsi itu. Pihak yang tidak puas hendaknya menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hindari pengerahan massa yang bisa memicu kericuhan, bahkan bentrokan antara kelompok pendukung yang berbeda.

Hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur secara manual yang diumumkan Selasa (11/11) sore menunjukkan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf memenangi putaran kedua pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Timur dengan memperoleh 7.729.944 suara atau 50,20 persen. Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mujiono meraih 7.669.721 suara atau 49,80 persen.

Rencananya, KPU Jawa Timur akan mengadakan rapat pleno pada 15 November untuk menetapkan pemenang bila tak ada gugatan. Namun, kubu Khofifah-Mujiono cepat-cepat menyatakan akan menggugat hasil penghitungan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi karena mereka mengklaim memiliki sejumlah bukti penggelembungan suara bagi lawan mereka. Dengan demikian, hasil penghitungan pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Timur itu hampir pasti akan menjadi sengketa.

Saat penghitungan dan pengumuman hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan masa yang rawan sengketa karena masing-masing kubu biasanya mengklaim sebagai pemenang dan menuduh calon lain melakukan kecurangan.

Karena itu, semua pihak terutama kubu yang berseturu harus bisa mengendalikan diri. Masyarakat hendaknya tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh hal-hal yang bisa memicu kericuhan serta memecah persatuan dan kesatuan.

Para calon yang bersaing dan tokoh-tokoh pendukungnya, termasuk para pemimpin partai politik, hendaknya ikut menenangkan massa mereka. Bukan sebaliknya, malah memanaskan suasana dengan pernyataan-pernyataan yang emosional dan dapat memicu pertikaian.

Kita menyayangkan terjadinya pengerahan massa pendukung kedua kubu saat KPU Jawa Timur melakukan penghitungan suara secara manual. Kita mengapresiasi kesiapan aparat keamanan dalam mengantisipasi kedatangan massa di sekitar lokasi penghitungan suara sehingga berjalan dengan lancar.

Kita juga menghargai langkah hukum kubu yang tidak puas karena memang itulah cara yang benar. Berdasarkan aturan yang berlaku, hasil penghitungan suara yang sah adalah yang dilakukan oleh KPU secara manual. Bila terjadi sengketa, penyelesaiannya lewat jalur hukum di Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, hasil penghitungan yang dilakukan lembaga lain tak bisa dijadikan dasar untuk menentukan kemenangan atau kekalahan pasangan calon dalam pilkada. Termasuk hasil penghitungan cepat atau quick count yang biasa dilakukan oleh sejumlah lembaga survei.

Dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Timur ini, sejumlah lembaga survei juga melakukan penghitungan cepat yang hasilnya mengunggulkan pasangan Khofifah-Mujiono. Hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia menunjukkan pasangan Khofifah-Mujiono unggul dari Sukarwo-Syaifullah dengan perbandingan 50,44 dan 49,56 persen; versi Lingkaran Survei Indonesia 50,76 : 49,24 persen, Lembaga Survei Nasional 50,71 : 49,29, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis 50,83 : 49,17.

Selisih angka yang muncul dari penghitungan cepat tersebut juga tipis, berkisar 1 persen. Sementara batas kesalahan (margin of error) dari survei tersebut berkisar 1-2 persen. Maka, lembaga survei pun tidak berani menyimpulkan siapa pemenangnya.

Meski penghitungan cepat mengunggulkan Khofifah-Mujiono, masyarakat harus sadar bahwa kesimpulan itu bukanlah hasil resmi yang memiliki kekuatan hukum. Sebab, yang berwenang menentukan menenangan calon dalam pilkada adalah KPU setempat. Baca Selengkapnya...